19 September 2013, baru saja masyarakat kota Pontianak telah memberikan hak suaranya pada pemilihan walikota Pontianak dan tentu saja rasa resah menyelimuti kita semua menanti rekap sah suara dari KPU. Seperti namanya “Walikota” berarti masyarakat sedang menunjuk siapa orang yang berhak menjadi Wali atau orang yang bisa mewakili mewujudkan berbagai kebutuhan, aspirasi mereka atau orang yang dipercaya untuk mengurusi berbagai permasalahan masyarakatnya. Masyarakat perlu memahami bahwa calon pemimpin-pemimpin khususnya pada pilwako Pontianak adalah pionir yang diberikan kepercayaan, amanah oleh masyarakat untuk merealiasasikan visi masyarakat, karana hakikatnya mereka meperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks demokrasi, kita mengenal beberapa prinsip diantaranya adalah pemimpin adalah bagian integral dari masyarakat, pemimpin bekerjasama dengan masyarakat dalam mengayunkann langkah-langkah perjuangan dan seluruh perjuangan pemimpin adalah untuk membela, membela, memperjuangkan dan mensejahterakan masyarakat.

Jika, pemahaman ini ada pada calon-calon walikota Pontianak, tentu kita tidak perlu resah dengan siapapun kandidat yang memenangkan pilwako, karena masyarakatlah yang sesungguhnya menjadi pemenang.  Karena kita percaya mereka bisa mewujudkan visi masyarakat.

Namun, realitas yang ada di situasi kontemporer tidaklah selalu seperti yang kita harapkan, jika kita berkaca pada proses pemilihan walikota masih mengarah pada mahalnya ongkos politik, dan ini akan memicu tindak KKN dari para pemenang untuk mengembalikan isi-isi kantong mereka yang terkuras. Dana yang  dikucurkan masing-masing calon wali kota untuk berkampanye membuat kita bertanya, bisakah kita (masyarakat) mengembalikan uang yang mereka kucurkan untuk menduduki posisi walikota? Apa jadinya jika para pemimpin hanya fokus mengembalikan isi kantongya pada masa kepemimpinannya nanti ? Semoga saja prasangka ini tidak benar dan kita benar-benar mendapatkan walikota yang bisa mewujudkan visi besar masyarakat kota pontianak.